Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yenny Wahid meminta LADI segera bekerja untuk menyelesaikan persoalan anti doping yang membuat seluruh cabor di Indonesia terimbas.
TIDAK hanya Tim Thomas Indonesia saja yang terimbas terkait masalah lambatnya pengurusan anti doping, tetapi juga banyak cabang olahraga lainnya menjadi was-was. Salah satunya adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). Tahun depan, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah World Cup Panjat Tebing.
Dengan belum beresnya pengurusan soal doping oleh Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Indonesia terancam bakal dicoret jadi penyelenggara. ’’Kami sangat menyesalkan bahwa ada momen yang begitu kita nantikan, ternyata harus gagal karena persoalan kinerja sebuah lembaga. Dua puluh tahun kita menunggu piala Thomas kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Itu adalah momen yang bisa mengangkat rasa kebanggaan kita sebagai bangsa. Ternyata malah hilang karena kinerja yang buruk dari LADI,” kata Ketua Umum FPTI tersebut.
“Dan sekarang kami ikut kuatir, karena tahun depan kami sudah terjadwal untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Cup Panjat Tebing. Pertama kalinya kejuaraan dunia panjat tebing akan dipertandingkan di Indonesia. Untuk bisa jadi tuan rumah kita harus melakukan bidding, dan mengalahkan beberapa negara yang juga berminat. Kami sekarang galau dan kuatir bahwa peluang ini akan tertutup karena LADI,” terang Yenny Wahid. ’’Jika belum beres, maka kita gagal menjadi host. Sementara persiapan sudah matang,’’ imbuh putri almarhum Gus Dur tersebut.
Panjat tebing merupakan salah satu cabor unggulan dari Indonesia. Sejumlah rekor fantastik dicatatkan putra-putri terbaik Indonesia. Mulai dari meraih 3 medali emas di Asian Games lalu, sampai berhasil memecahkan rekor dunia dalam kejuaraan IFSC World Cup di South Lake City, Amerika Serikat.
Yenny sendiri mengapresiasi permintaan maaf LADI melalui pernyataan Sekjen-nya, Dessy Rosmelita. ’’Namun, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pernyataan tersebut, yang lebih penting adalah kerja cepatnya untuk menyelesaikan. Jangan sampai gara-gara problem administrasi satu lembaga, satu bangsa yang terhukum,’’ terang ibu tiga anak tersebut.
Kekecewaan Yenny memang beralasan. Badan Anti Doping Dunia (WADA) sebenarnya sudah mengirimkan formal notice kepada Indonesia pada 15 September lalu. Intinya, menerangkan Indonesia termasuk salah satu dari beberapa negara yang non-compliance soal doping.
Surat pemberitahuan tersebut juga memberikan kesempatan 21 hari bagi negara-negara tersebut untuk mengirimkan sampel doping seperti yang diminta. Negara-negara lainnya, seperti Rumania, segera bergegas untuk memenuhi persyaratan tersebut sebelum tenggat 7 Oktober.
Indonesia sendiri terkesan tidak ada tindakan. Dan baru kebakaran jenggot setelah pada 7 Oktober, WADA mengirim pemberitahuan resmi jika Indonesia adalah negara non compliance soal doping. Efeknya, bendera Indonesia dilarang dikibarkan di pentas internasional olahraga, dan tak bisa menjadi host event olahraga internasional. Tim dari Kemenpora sendiri baru bergerak dan melakukan koordinasi tanggal 8 Oktober. Tentu saja sudah sangat terlambat, dan seperti yang disaksikan bersama: keberhasilan Indonesia menjuarai piala Thomas tidak disertai dengan pengibaran bendera.
Kejadian seperti ini pernah menimpa Rusia. Karena dianggap non-compliance, para atlet Negeri Beruang Merah tersebut ketika menjuarai event olahraga internasional, bendera negaranya juga tidak berkibar.
“’Saya berharap sekali bahwa ini adalah kejadian terakhir yang menimpa atlit dan bangsa kita,’’ terang Yenny. Menurutnya, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran keras agar semua pihak benar-benar mengerjakan tugasnya. ’’Ada rentang waktu 21 hari yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berharap betul hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,’’ tegasnya. (*)