Laduni.ID, Jakarta – Seribu Pengasuh Pesantren akan berkumpul di Purwakarta dalam rangka Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren. Kegiatan ini diinisiasi oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Organisasi para tokoh pesantren dan aktivis sosial untuk mengembangkan pemikiran keislaman dan pemberdayaan masyarakat pesantren di Indonesia ini telah didirikan lama, yaitu tahun 1983.
Rencana kegiatan ini adalah membahas isu strategi terkini. Seperti persoalan pesantren dan kondisi sosial politik kontemporer. Ibu Nyai Ifa Faizah, mewakili panitia dari pesantren al-Muhajirin Purwakarta mengungkapkan bahwa acara yang diselenggarakan pada 22-24 September 2023 di Pesantren Al Muhajirin kampus 2 ini akan mengundang beberapa tokoh nasional, seperti Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kapolri, dan lain-lain.
Halaqah Nasional ini akan membahas dua tema besar yakni ekonomi dan sosial politik. Dimana tema ekonomi akan membahas permasalahan seperti kemandirian pesantren dan keadilan pajak bagi pesantren. Sedangkan tema sosial politik akan membahas tentang etika politik kyai, sstrategi pencegahan kekerasan berbasis agama, netralitas penyelenggara dan aparat dalam pemilu, stabilitas nasional, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren.
Dari sisi keadilan pajak untuk pesantren, yang disoroti adalah ketika pemerintah membuka kran investasi selebar-lebarnya bagi asing, bahkan memberikan kebijakan tax holiday/ gratis pajak bagi investor asing di sejumlah sektor strategis, sementara lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah yang secara historis memiliki andil besar dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, malah diminta membayar pajak?. Ini kebijakan yang akan dibahas di Purwakarta.
Selanjutnya dari sisi Fiqih Siyasah dan Etika Politik, Pesantren memiliki pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan para pengasuh dan para kyai yang ucapannya selalu didengar oleh masyarakat, sehingga perlu mengingat dan mengedepankan sebagai sosok strategis yang menjaga keutuhan bangsa dalam mencegah politisasi agama, politik identitas, dan menghindarkan lingkungannya dari ujaran yang berpotensi memicu konflik dan ujaran kebencian. Dikarenakan pesantren merupakan basis sosial-keagamaan yang sangat kuat di masyarakat Indonesia, sehingga dituntut untuk menjaga etika politik yang santun, bijak dan humanis.
Sehingga, “sudah saatnya pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan agar lebih berkeadilan sosial. Sebagai bentuk afirmasi, insentif seperti Tax-Holiday sebaiknya diberikan kepada pelaku usaha kecil dan lembaga strategis seperti pesantren, bukan hanya kepada korporasi asing”, imbuh KH. Sarmidi Hasan yang merupakan Direktur P3M.
Demikian pula, “pesantren dan kyai perlu mengedepankan etika politik luhur demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan mensejahterakan rakyat. Dengan kebijakan perpajakan (yang baik) serta etika politik yang adil dan bijaksana, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera”, pungkas KH. Sarmidi Husna. yang juga merupakan sekretaris pelaksana Badan Wakaf Indonesia itu.
Penulis: Athallah Hareldi