PONDOK JALEN

Oleh Alfiyani*)

Dari segi asal-usul, istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab “syura“. Kata ini memiliki akar kata “sy”, “w” dan “r” (syawara) yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata tersebut kemudian mengalami perluasan arti, sehingga mencakup segala hal yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk memberikan pendapat.

Selain itu, musyawarah juga berarti pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, dalam konteks terminologi, terdapat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan musyawarah. Menurut Louis Mahluf dalam kamus al-Munjid, syura adalah majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide secara teratur dan terorganisir. Ada pula yang menyebutkan bahwa musyawarah dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah bersama.

Hubungan antara Musyawarah dan Demokrasi

Musyawarah dan demokrasi merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan memiliki kaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Islam, musyawarah adalah salah satu prinsip terpenting dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pada saat yang sama, demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menunjukkan pentingnya penyuluhan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya terdapat pada surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

“Dengan rahmat Allah kamu bersikap lembut kepada mereka. Tentu saja, jika Anda kasar dan kasar, mereka akan menjauh dari Anda. Karena itu, maafkan mereka, mintalah maaf kepada mereka dan bernegosiasi dengan mereka tentang masalah ini. Kemudian ketika Anda telah memutuskan, percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Dalam ayat ini, Allah mendorong umat Islam untuk bersikap lembut dan mencari pengampunan dari orang lain. Selain itu, Allah memerintahkan untuk berkonsultasi dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa refleksi merupakan salah satu prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah Surat Al-Baqarah dalam ayat 42: 

 “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kesalahan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebenaran harus diungkapkan dan tidak disembunyikan. Dalam konteks demokrasi, kebenaran diungkapkan melalui hak pilih rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap paling cocok untuk memimpin negara. Demokrasi dalam hal ini adalah suatu bentuk pemerintahan yang memberikan suara kepada semua orang dalam pengambilan keputusan. Namun dalam Islam, musyawarah masih menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Dalam demokrasi, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemimpin dan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dan demokrasi sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dicanangkan setelah kemerdekaan. Namun dalam praktiknya, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang melayani kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Oleh karena itu, penting bahwa negara dan masyarakat memperkuat prinsip pertimbangan selama pengambilan keputusan. Negosiasi terjadi tidak hanya antara pemimpin dan orang-orang, tetapi juga antara sekelompok orang yang berbeda pendapat. Dalam konteks demokrasi, musyawarah dilakukan melalui forum diskusi publik dan diskusi antar calon pemimpin atau partai. Selain itu, Islam juga memiliki prinsip syura, yaitu bentuk pertimbangan yang lebih formal dan terstruktur dalam pengambilan keputusan. Prinsip syura diterapkan pada masa kekhalifahan Islam dan menjadi contoh prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang efektif.

Dalam praktiknya, refleksi dan demokrasi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak. Direksi, masyarakat dan pemimpin harus memahami pentingnya penilaian yang baik dalam mengambil keputusan yang adil dan untuk kepentingan terbaik semua pihak. Dalam demokrasi, pemimpin harus akuntabel dan transparan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Ringkasnya, permusyawaratan dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan terkait satu sama lain.

*) Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Editor: Masyhari