Secara geografis, sebagian wilayah Kecamatan Bayang (sekarang dimekarkan jadi Kecamatan Bayang Utara) terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan. Bagian ini membentuk kontur lembah. Di lembahnya yang subur mengalir batang Bayang, menjadikan daerah ini terbuka untuk budidaya padi. Sementara bukit-bukitnya menjadi tempat berkebun dan berladang. Dalam batas tertentu, posisi ini menempatkan Bayang sebagai bagian “kebudayaan lembah”, istilah Elizabeth E. Graves untuk kawasan Solok dan sekitarnya.
Meski berada di kawasan pesisir Minangkabau, lanskap Bayang dapat dikatakan sebagai miniatur Solok, berbukit-bukit dan berlembah. Tapi di sisi lain, kultur tempatan ikut membentuk “kultur pesisir” (ini istilah saya) yang keras (bukan kasar) dan berterus-terang.
Bukan kebetulan bahwa masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan secara umum memang berasal dari Solok. Dalam kajian sejarah migrasi kependudukan, Solok disebut sebagai wilayah “transisi” jika bukan “transit”, dari darek (dataran tinggi) ke pasisie (pesisir). Darek juga merujuk wilayah kultural Minangkabau yang disebut luhak nan tuo (daerah awal). Letaknya di sekitar pusat Pagaruyung. Yakni, luhak Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Koto.
Dari dataran tinggi, migrasi masuk ke wilayah “lembah”, membentuk luhak baru bernama Kubuang Tigobaleh dan Sungai Pagu. Sungai Pagu turun ke pesisir Bandarsepuluh dan Indrapura. Sedangkan Kubuang Tigo Baleh turun ke Tarusan dan Bayang. Jadi leluhur orang Bayang berasal dari luhak Kubuang Tigo Baleh, seperti Kinari, Koto Anau dan Muaro Paneh.
Selain dalam proses migrasi berabad-abad lalu itu, Bayang juga didatangi guru dan ulama dari Solok dan daerah lain. Buyung Mudo misalnya, leluhurnya berasal dari Muara Paneh. Begitu pula Abdurahman, dari Koto Rawang, Kerinci. Pola ini kurang lebih sama seperti yang terjadi di Jawa. Banyak pendiri pesantren di suatu wilayah berasal dari daerah lain. Misalnya saja PP Anuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, didirikan oleh KH M. Syarqawi dari Kudus.
Dalam hal ini, tempat menjadi sesuatu yang “mengikat” dan bernilai kontekstual, bukan temporal. Bukan kebetulan suatu tempat menjadi pusat dari suatu kegiatan karena memiliki prasyarat-prasyarat tertentu. Tolok ukurnya bisa kultur hingga aura mistik spiritual. Fenomena ini dapat kita cermati dalam babat-alas kerajaan di Jawa. Alas Mentaok di selatan Kartasura sengaja dipilih Panembahan Senopati untuk cikal Mataram karena tempatnya dianggap memiliki pulung sasmita dan kasunyataan.
Begitu pula kalau kita membaca kisah-kisah rombongan dari Kesultanan Indrapura yang pergi meneroka wilayah baru. Dalam sejumlah literatur klasik disebutkan bahwa rombongan Urang Kayu Lanang Bisai yang mendirikan Air Bangis di Pasaman, berlayar dengan sebuah ritual. Mereka membawa sekian genggam tanah Indrapura, lalu tanah itu dicocokkan dengan tanah tempat mereka singgah. Jika dianggap memiliki kesamaan atau tuah, maka diputuskanlah menetap di sana. Begitu pula rombongan Raja Putih Indrapura yang mendirikan Natal serta Tuan Ibrahim yang menjadi raja di Barus Hilir.
Dalam kisah perjalanan Syekh Abdurahman dari Kerinci lebih kurang terkandung hikmah serupa. Ia berkuda menyusuri Bukit Barisan, menyebarangi sungai-sungai besar di wilayah Indrapura dan Bandarsepuluh, konon atas bantuan buaya-buaya yang berbaris persis cerita Kancil dan Buaya. Ia terus melanjutkan perjalanan menyusur garis pantai, tapi segera memilih berbelok ke pedalaman saat sampai di muara batang Bayang. Konon, ada gamitan sasmita membawanya masuk ke padalaman Bayang hingga menetap di Asamkumbang.
Filosofi Tempat
Sebuah tempat tidak kosong begitu saja. Ia terikat dan mengikat sesuatu dengan syarat-syarat. Lewat cara itu ia menerima benih-benih yang datang dari luar. Persemaian berlangsung jika ada penerimaan. Penerimaan hanya mungkin jika ada kecocokan kultur yang melatarinya. Gayung bersambut. Artinya, sebuah wilayah menentukan subur-tidaknya apa yang ditabur. Tak lagi soal siapa yang menabur, namun sudah berpindah ke wilayah kolektif yang saling dukung.
Dalam konstelasi ini tak heran wilayah yang terbuka seperti Bayang, menjadi pusat pergerakan dan perlawanan rakyat. Surau dan pusat-pusat pengajaran bukan saja membuat kajian ke dalam, yang berorientasi akhirat. Juga memberi penghormatan setimpal pada kehidupan dunia. Mereka yang berkesempatan naik haji, banyak melanjutkan belajar di Mekah.
Sepulangnya ke Bayang mereka bawa pandangan baru yang membangkitkan kesadaran. Misalnya tentang kolonialisme sebagai musuh bersama. Namun seingat saya, Bayang tidak terlibat dalam Perang Padri, sebagaimana disinggung Iswara N. Raditya di tirto.id (Agustus 2018). Perang Padri berlangsung di darek, luhak nan tuo hingga ke pedalaman Mandailiang dan Rokan. Di pesisir barat, hanya sampai Pariaman, Pasaman hingga Natal.
Barangkali karena Bayang telah lebih dulu berhadapan dengan cikal-bakal musuh yang sebenarnya, yakni VOC. Dari Pulau Cingkuak, Painan, yang tak jauh dari Bayang, VOC mendapat kompensasi memindahkan pelabuhan ke Kota Padang pasca Perjanjian Painan (1663). Dari sanalah Belanda masuk ke pedalaman Minangkabau. Ia menerima permintaan tolong dari kaum adat. Inggris yang semula dimintai bantuan tidak merespon, meski dari kesejarahan gubernur Inggris, Raffles malah yang pertama mencapai pusat Minangkabau, Pagaruyung.
Tapi itu juga menunjukkan bahwa apa yang disebut “pusat” Minangkabau itu sebenarnya tidak pernah benar-benar nyata. Ia hanya ditempatkan dalam memori kultural masyarakat Minangkabau yang tersebar ke pesisir dan wilayah rantau. Semacam patron imajinatif. Karena itulah, keputusan penting tentang kerjasama dan perjanjian dengan pihak kolonial lebih banyak dilangsungkan lewat raja-raja lokal. Bahkan dalam buku Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang (1981), tak sedikit cerita tentang perjanjian diteken mengatasnamakan Pagaruyung. Padahal perwakilan istana itu hanyalah pialang biasa atau kepala pemberontak.
Sebelum beroleh konsesi pindah ke Padang, VOC main taktik dengan mengadu dua kekuatan lokal, Aceh dan Indrapura. Waktu itu, Indrapura sedang menghadapi intrik kekuasaan. Raja Adil yang berbasis di Majunto memberontak atas kepemimpinan Muhammadsyah yang masih belia. Sang ayah, Maalafarsyah, yang dikenal sebagai “raja tua” meskipun sudah turun tahta, meminta bantuan VOC ke Pulau Cingkuk.
VOC mau membantu, tapi Indrapura harus lebih dulu menenggelamkan armada Aceh yang merajalela dalam perdagangan lada. Dua armada kapal Aceh ditenggelamkan Indrapura. Setelah itu Gubernur Jendral Gronowegen membantu mengusir Raja Adil ke Majunto, Bengkulu.Peristiwa itu jelas memancing kemarahan Aceh yang sedang berperang menghadapi Portugis di selat Malaka.
Melihat keadaan itu, raja-raja Bandarsepuluh (bagian penting Kesultanan Indrapura, bersifat federasi dan otonom) segera memainkan taktik yang dikenal sebagai “Sandiwara Batangkapas” (1662). Orang Bandarsepuluh sadar tak mampu secara senjata dan kekuatan menghadapi Aceh. Mereka minta VOC mengusir sisa-sisa “orang-orang utara” itu lebih dulu. Itu jika VOC ingin berdagang lada dengan bebas. Bandarsepuluh berpura-pura mendukung Belanda.
Tak kalah banyak pihak menganggap bahwa taktik ini gagal, sebab nyatanya berlanjut dengan Perjanjian Painan (yang diteken di Batavia). Ini dianggap memberikan wilayah pada VOC. Sebagian pihak paham bahwa pola ini tak ubahnya dengan Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Republik. Tapi segera bisa dibalik sebagai kekuatan.
Begitulah, setelah Aceh berhasil diusir VOC dari pantai barat Minangkabau (kecuali mungkin di Tiku yang menjadi basis orang Aceh), VOC segera mendapat musuh baru: Bayang. Rakyat bergerak tanpa terhalang-halang lagi dengan keberadaan Aceh yang selalu berada dalam bayang-bayang tak tentu: musuh atau sekutu?
Sejak itulah pecah Perang Bayang yang disebut Rusli Amran sebagai perang terpanjang di Sumatera, 1660-1760 atau seabad lamanya. Meski menurut saya polanya bukan berperang terus-menerus dalam kurun seabad itu. Lebih kurang seperti pola Perang Salib. Dinukil dari buku Tamim Ansary, Dari Puncak Baghdad (2010): sporadis, kecil-kecil dan berulang. Sesekali diselingi perang besar. Toh sejarah menyebut Perang Salib berlangsung selama 300 tahun.
Bayang kerap berafiliasi dengan rakyat Pauh, Padang, yang menjadi penantang Belanda paling gigih. Gubernur Jendral Belanda Jacob Pits (pengganti Gronowegen) tewas di tangan rakyat Pauah. Di sisi lain, Bandarsepuluh di pimpin Rajo Lelo dari Batangkapas ikut bergabung.
Politik Kopi
Sejak akhir abad ke-18, Belanda menerapkan politik tanam paksa (cultuurstelsel) untuk menjamin ketersediaan komoditas pokok perkebunan. Harga kopi sedang baik di pasaran internasional. Karena itu, rakyat dipaksa menanamnya jika perlu mengganti tanamannya yang lain dengan kopi. Selain di Priangan, praktek “jalan pintas cari untung” ini juga melanda Minangkabau. Arsiteknya Johannes van den Bosch.
Sebenarnya, dalam batas tertentu praktek tanam paksa sudah pernah dilakukan VOC di pantai barat Sumatera, hanya belum dikukuhkan dalam sistem ala Bosch. Ketika lada jadi incaran Eropa, masyarakat Indrapura dan Bandarsepuluh dipaksa bertanam lada. Sebaliknya, ketika harga lada turun dan harga kapas membaik, efek produksi tekstil India, rakyat pun diminta beralih bertanam kapas. Konon ini asal-mula nama salah satu tempat di Bandarsepuluh, Batangkapas, karena di sana dulu menjadi pusat tanaman kapas. Mulanya bandar ini dikenal dengan nama Teluk Tempurung atau Teluk Kasai saja.
Tanam paksa kopi terus dikukuhkan sebagai sistem politik pengeruk keuntungan baru. Maklum, VOC pailit karena korupsi, dan kantong pemerintah Hindia-Belanda benar-benar kempes karena Perang Padri. Unsur persaingan pun tak terelakkan. Jika urusan kapas bersaing dengan India, dalam hal kopi Belanda bersaing dengan Yaman.
Nah, Bayang ketiban sampur cultuurstelsel! Padahal ia terletak di pesisir Minangkabau, dan kita tahu, kopi bukan jenis tanaman pantai. Tapi sebagaimana kawasan Kabupaten Pesisir Selatan umumnya, tipografi alam Bayang termasuk unik. Meski terletak di tepian Samudera Indonesia, ia juga diapit pegunungan Bukit Barisan. Alhasil, sekian kilometer saja dari pantai, kita akan bersua lanskap pegunungan lengkap dengan iklim dan kesuburannya.
Begitulah Bayang. Tak sampai 20 km dari Pasarbaru di pantai, ke Asamkumbang di hulu sungai, terbentang perkebunan kopi di Koto Ranah, Muaro Air atau Pancung Taba. Asamkumbang menjadi pusat pengumpulan kopi. Gudangnya yang besar dibuat di sana.
Malpraktek politik tanam paksa kopi ini oleh masyarakat Bayang balik “dipolitiki”. Bukan sebatas politik lapau kopi yang dikenal dengan demokratisasi debatnya itu. Debat lepau kopi, menurut Drs. Lukman Ali, dalam sebuah esainya di Kompas, riuh dan semarak dengan kebebasan bicara tapi tanpa rumusan yang bisa dimanifestasikan.
Di Bayang, politik kopi berhasil diambil saripatinya. Warga memanfaatkan ikhtiar Belanda dalam hal pendidikan. Lewat politik etis, tuan kulit putih mendirikan sekolah di Asamkumbang. Sembari mencitrakan balas budi dari perdagangan dan gudang kopi, sebenarnya juga menyiapkan pribumi yang bisa berhitung dan menimbang. Tujuannya apalagi jika bukan menyiapkan pola perdagangan modern dengan mata uang dan dacin timbangan.
Apa pun, masyarakat Bayang belajar di sana. Dari sinilah muncul angkatan terdidik ala Eropa awal di pesisir Minangkabau yang segera mengisi kontur perkantoran Belanda.
Jika mulanya kota-kota di darek diproyeksikan sebagai penggerak mesin pemerintahan kolonial, kemudian bergeser justru Padang di pesisirlah yang muncul sebagai pusat pemerintahan. Seperti aliran sungai, “kultur lembah” lebih memilih pantai sebagai muaranya. Bayang yang terletak tak jauh dari Padang, tidak sulit mengikuti langgam kota penting di Sumatras Weskuts tersebut.
Tak heran, sampai sekarang Bayang dikenal sebagai daerah dengan angkatan terdidik yang besar. Tokoh penting selain pahlawan nasional Ilyas Yakub, adalah mantan kepala polisi Pesisir Selatan-Kerinci, Muhammad Nazir Dt. Rajo Batuah, mantan bupati Pessel dan anggota DPR RI Darizal Basir, budayawan prolifik Emran Djamal Datuak Rajo Mudo dan lain-lain.